Sumatera Utara, Medan – Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa se- Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang dilaksanakan di Aula Hotel Radison Medan, Sabtu (2/9/2023) kemarin dinilai telah bertentangan dengan pernyataan Bupati Madina HM. Ja’far Sukhairi Nasution. Dimana sebelumnya ketika mengadakan Safari Jum’at di salah satu masjid yang ada di Desa Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, dihadapan umat kawasan masjid tersebut Bupati Madina menyatakan bahwa Bimtek terkait dana desa tidak lagi diizinkan bagi Kepala Desa mau pun perangkatnya.
Sukhairi dalam kesempatan itu berpesan apabila tetap diadakan agar pelatihan atau Bimtek digelar di wilayah Kabupaten Madina saja demi menggerakkan perekenomian daerah. Faktanya hal itu tidak sesuai arahan Bupati Madina, para mafia Bimtek ini tetap saja menggelarnya bersama sejumlah Kepala Desa diluar daerah.
Melirik maraknya kegiatan Bimtek yang telah dilaksanakan berulang-ulang kali dalam tahun ini apalagi jika melihat tentang kegiatan Bimtek yang baru saja digelar di Hotel Radison Kota Medan, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (DPC LSM-WGAB) Kabupaten Madina, LSM TAMPERAK dan FKI-1 Madina yang tergabung dalam koalisi beberapa LSM di Madina mempertanyakan kemana aliran dana kegiatan tersebut, siapa penerima setoran dan siapa narasumbernya.
“Siapa penerima setoran, apakah narasumber tersebut telah memiliki sertifikasi lengkap sebagai legalitas seorang pemateri? Ini juga perlu dipertanyakan,” kata Ketua Tamperak, M. Yakub Lubis didampingi Ketua LSM-WGAB dan FKI-1 Madina kepada wartawan, Senin (4/9/2023)
Kegiatan Bimtek tersebut sepertinya tidak tersentuh oleh hukum padahal itu adalah suatu kegiatan yang dipaksakan menurut keterangan yang dihimpun dari beberapa Kepala Desa yang menjadi peserta Bimtek di Hotel Radison dan dinilai menghamburkan uang negara karena diketahui kegiatan di Radison hanya satu hari saja, dimana peserta mulai check in hari Jum’at dan check out hari Minggu (3/9/2023).
“Kemana aliran dana Bimtek itu sebenarnya, dan siapa pelaku-pelaku yang menggerakkan kegiatan tersebut sehingga para Kepala Desa takut untuk tidak hadir mengikutinya,” tambah Mulyadi Ketua LSM-WGAB Madina
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Radison Medan diketahui bertema “Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pedesaan Seluruh Desa se-Kabupaten Madina Tahun 2023” diduga melibatkan sejumlah oknum mulai dari Kepolisian, Pemerintahan sampai oknum wartawan dan di spanduk terlihat lembaga pelaksana Bimtek tersebut adalah Lembaga Perencana Karya Hijau (PKH) beralamat di Medan Johor.
Saat koalisi LSM mempertanyakan kegiatan tersebut, tidak satu pun yang bisa menjelaskan siapa penanggung jawab kegiatan dan kemana dana Bimtek tersebut di alirkan.
Sementara, Ketua FKI-1 Madina Syamsuddin menduga bahwa kegiatan Bimtek di Radison Hotel merupakan azas manfaat oknum dan kepentingan.
Kepala Desa yang di undang dari desa se- Kabupaten Madina banyak yang terlantar, dan mengeluh akibat fasilitas yang mereka dapatkan berbeda.
“Pantauan kami, banyak Kepala Desa yang terlantar dan dioper sana sini akibat fasilitas yang diberikan kepada mereka berbeda-beda. Ada di hotel berbintang dengan fasilitas mewah, sebagian ada di hotel lain yang fasilitasnya tidak sama dengan tempat kegiatan berlangsung,” ungkap Syamsuddin Ketua FKI-1 Madina.
Sementara salah seorang perwakilan desa yang ikut dalam bimtek itu mengaku, dari desa mereka sendiri panitia mengundang dua orang dengan biaya Rp 5 juta perorang.
“Dua orang perdesa, jadi biayanya Rp 10 juta kami berdua,” jelasnya.
Beberapa dari peserta juga menyebut bimbingan tersebut mereka hadiri karena terpaksa. Sebab, sebagai bawahan mereka takut ditekan oleh oknum-oknum mafia bimtek.
“Diikuti saja, kalau gak ikut nanti dipersoalkan,” ucapnya.
Sebelumnya, M Yakub mengatakan bahwa hal tersebut sudah dipertanyakan berulang-ulang via chat WhattsApp kepada Kadis PMD Madina, namun tidak pernah mer
