Sumatera Utara, Mandailing Natal – Sesuai instruksi DPD Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal (Madina) agar seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Madina untuk mendukung dan menandatangani pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Honorer dan PPPK. Hal ini pun mereka buktikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar hari ini, Kamis (28/12/2023).
Tegas bersuara meminta dibatalkan dan dibentuk Pansus, ruang rapat peripurna pun bergemuruh disambut tepuk tangan peserta.
Sebagai informasi, Surat dengan nomor B-160/GK-MN/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 itu berisi tiga poin, yakni Partai Golkar memandang bahwa guru atau calon guru tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian mencari keadilan.
Kedua, menginstruksikan masing-masing anggota fraksi agar menggunakan hak sebagaimana dimaksud, baik inisiasi pembentukan pansus, penggunaan hak interpelasi, sampai penggunaan hak angket secara proaktif. “Melakukan langkah-langkah politik dalam penggunaan hak dimaksud dengan menjalin kerja sama dengan fraksi lain di DPRD,” demikian dituliskan dalam salinan surat yang dikutip dari HayuaraNet, Kamis (26/12/2023).
Pada poin ketiga disampaikan agar setiap anggota fraksi menyampaikan laporan berkala berkaitan dengan perkembangan pada poin pertama dan kedua. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Madina H. Aswin Parinduri dan Sekretaris Arsidin Batubara.
Ketua DPD Partai Golkar Madina yang dikonfirmasi membenarkan surat tersebut telah dikeluarkan untuk menyikapi kisruh seleksi PPPK Tahun 2023 di Bumi Gordang Sambilan.
“Partai Golkar selalu bersama rakyat, dan apa yang terjadi hari ini mendorong kami untuk memberikan pembelaan sesuai fungsi kami sebagai partai politik,” kata Aswin Parinduri, Kamis (28/12/2023).
Politisi Golkar ini menuturkan, Telah menginstruksikan anggota fraksi menggunakan haknya untuk memberikan pembelaan kepada para guru yang merasa dicurangi.
“Anggota fraksi kami instruksikan untuk melakukan lobi-lobi politik sehingga Pansus bisa terbentuk,” tuturnya.
Aswin menyampaikan kepada seluruh kader Partai Golkar yang mempunyai kekuatan politik untuk menggunakannya sebagai bantuan bagi peserta PPPK yang mengaku terzalimi.
Ini pun dibenarkan oleh Sobir Lubis selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina.
“Ya ! Benar, semua anggota fraksi sudah menerimanya,” jelas Sobir.
Partai Golkar sebagai bagian dari pengusul Pansus, Sobir berkata akan terus tegak lurus mendukung perjuangan peserta PPPK yang merasa dicurangi dalam seleksi tahun ini.
Terpantau saat RDP di ruang paripurna, anggota fraksi Partai Golkar begitu tegas dan lugas menyampaikan pemikirannya. Salah satunya Sobir Lubis.
“Jadi saya pikir bagaimana kita hari ini berkesepakatan, kita buat surat ke BKN untuk pembatalan pengumuman P3K,” tegas diucapkan Sobir Lubis dihadapan peserta saat RDP.
Pemikiran Sobir Lubis ini sekejap membuat ruang sidang paripurna bergemuruh disambut tepuk tangan.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar lainnya, Zubaidah Nasution setuju dengan tuntutan peserta dan harus dituangkan dalam rekomendasi DPRD dari RDP hari ini.
“Kisruh yang muncul dan penjelasan di hadapan peserta sidang telah menunjukkan ketidak profesionalan Abdul Hamid dan Dollar Hafriyanto. Ini juga perlu dievaluasi,” timpalnya dihadapan sidang.
Sebelumnya, RDP ini digelar sekitar pukul 11.00 WIB dan sempat diskors untuk memberikan waktu bagi peserta melaksanakan Ishoma.
Rapat kemudian dilanjutkan sekitar pukul 13.40 WIB dan selesai pukul 15.40 WIB dan menghasilkan keputusan akan diterbitkan Surat Rekomendasi Pembatalan.
