Sumatera Utara, Mandailing Natal – Beberapa hari yang lalu DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas kegaduhan putusan PPPK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas BKPSDM Kabupaten Madina yang diduga curang dan tidak profesional.
Hal ini ikut disoroti oleh Suaib Pulungan selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina) Pekanbaru-Riau. Menurutnya, apa yang di lakukan oleh DPRD Madina terkait surat SKTT-PPPK Guru tahun 2023 sudah pada koridornya. Namun hal ini semua terjadi karena ketidakjelasan yang dilakukan oleh Pemda atau Dinas terkait hasil putusan P3K yang baru-baru ini terjadi.
“Dari informasi yang kami dengar daripada masyarakat Kabupaten Madina terkait putusan P3K tersebut, kami menduga kebanyakan orang yang lulus dalam putusan tersebut adalah mereka yang telah dititipkan oleh para calo-calo” kata Suaib melalui WhatsApp, Sabtu (30/12/2023).
Menurut mereka langkah yang dilakukan DPRD Madina sudah sangat layak, sehingga dugaan titipan tersebut semua rata tidak ada yang diuntungkan satu sama lain.
Dia berharap para PPPK tersebut kembali melaksanakan ujian tanpa diberatkan dalam hal materi dan ordal dan hal lain-lain, begitu juga dengan nilai setelah selesai ujian harus betul-betul di publikasikan dengan sebenar-benarnya.
“Sehingga semua sama-sama melihat atas dasar pintarkah mereka masuk P3K atau atas dasar ordalkah atau uangkah. Agar tidak ada lagi anggapan publik negatif atas apa yang terjadi pada tahun-tahun yang akan datang di dalam versi yang sama,” pungkasnya.
Klarifikasi Berita
Judul berita ini sebelumnya “DPP IMA Madina Mosi Tidak Percaya Terhadap Pemkab Madina Atas Putusan P3K” dan isinya telah diklarifikasi ulang Ketua DPP IMA Madina Pakanbaru Suaib Pulungan, Sabtu (30/12/2023) malam.
(Hendra P. Lubis)
