Sumatera Utara, Mandailing Natal – Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) dalam pemberitaan terbaru terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana wakil Bupati menyampaikan harapan agar “Kebutuhan pokok program ini dapat di suplay secara mandiri”, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
Aktivis Mahasiswa Mandailing Natal, Lukmanul hakim memberikan kritis terhadap kenyataan di lapangan mengingat pentingnya implementasi yang menyentuh kebutuhan rill masyarakat Madina.
Menurut Lukmanul Hakim, bagaimana mungkin harapan tersebut bisa tercapai, sementara peran Dinas Perdagangan Kabupaten Madina sejauh ini belum tampak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian keluar-masuknya komoditas kebutuhan pokok?
:Fakta di lapangan menunjukkan bahwa komoditas dari luar daerah terus mengalir deras ke pasar-pasar lokal, tanpa filterisasi dan pengaturan yang berpihak pada produk-produk lokal. Akibatnya, produk pertanian dan kebutuhan pokok dari masyarakat lokal kalah bersaing, baik dari segi harga maupun kuantitas, sehingga mematikan semangat petani dan pelaku usaha kecil lokal,” tegas Lukmanul hakim, Kamis (19/6/2025).
Ditambahkannya, Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya sulit menciptakan suplai mandiri untuk program MBG, tetapi juga mustahil mewujudkan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Justru sebaliknya, akan terjadi ketergantungan kronis terhadap suplai luar daerah, sementara pelaku ekonomi lokal semakin tersingkir.
Lukmanul Hakim mendesak agar :
1. Dinas Perdagangan mengambil langkah tegas dan terukur dalam mengontrol arus keluar-masuk komoditas kebutuhan pokok.
2. Kebijakan afirmatif diterapkan bagi komoditas lokal agar bisa bersaing secara sehat di pasar daerah sendiri.
3. Dinas terkait segera duduk bersama dengan pelaku UMKM, petani, dan distributor lokal untuk membangun skema distribusi dan perlindungan harga yang adil.
Lukmanul Hakim sangat mendukung program MBG adalah langkah yang baik dan patut diapresiasi, namun tanpa kebijakan pendukung yang konkret, harapan tinggal harapan. Sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya berbicara tentang mimpi, tetapi bekerja nyata, Sesuai fakta di Lapangan, dan keberpihakan Pemerintahan Mandailing Natal terhadap ekonomi rakyat. Jangan sampai Program MBG jatuh menjadi ajang seremonial dan pencitraan.
“Pemerintah Madina harus memastikan bahwa bahan bahan pangan seperti sayuran, telur, dan beras benar dibeli dari petani lokal bukan dari luar daerah,” ujarnya.
Lukmanuk Hakim menuturkan, Jangan hanya memprioritaskan pembangunan gedung, ada yang lebih penting adalah membangun sistem distribusi pangan yang memberdayakan petani kecil, koperasi lokal, UMKM dan pelaku usaha tani, perempuan yang sering kali tidak terlibat dalam proyek kepemerintahan Mandailing Natal.
