Ketua KPK Tipikor Jabar Ujang Suarna: Harga Bahan Pokok Melonjak, Dapur MBG dan Rakyat Kecil Butuh Solusi Cepat
PURWAKARTA – 27 April 2026. Ketua DPW KPK Tipikor Jawa Barat, Ujang Suarna, menyampaikan keprihatinan sekaligus dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turut terkena dampak gejolak harga bahan pokok. Ia melihat, situasi ini telah menjadi “bumerang” yang tidak hanya memberatkan masyarakat kecil, tetapi juga memengaruhi kualitas sajian di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami prihatin, karena MBG adalah program baik yang juga menyerap banyak tenaga kerja lokal. Sayangnya, dengan anggaran per porsi yang sudah tetap, lonjakan harga membuat pengelola dapur kesulitan mempertahankan kualitas gizi. Akibatnya, MBG jadi sorotan pemberitaan soal kualitas, padahal akar masalahnya adalah harga pasar yang sedang tidak stabil,” ujar Ujang Suarna.
Berdasarkan hasil investigasi lembaganya, Ujang menjelaskan bahwa di beberapa titik, penyajian menu MBG memang terpaksa kurang maksimal. Misalnya, sumber protein hewani dikurangi porsinya atau diganti dengan alternatif nabati yang lebih terjangkau. Hal ini, tegasnya, bukanlah kesalahan dapur SPPG, melainkan cerminan dari tekanan ekonomi yang perlu segera direspons bersama.
Menghadapi situasi ini, Ujang Suarna tidak melontarkan tudingan, melainkan menyampaikan beberapa saran konstruktif agar program MBG tetap bisa berjalan optimal dan rakyat kecil terlindungi:
1. Penyesuaian Harga di lapangan: Pemerintah diharapkan dapat turun langsung menekan harga untuk menyesuaikan dengan indeks harga pangan di masing-masing daerah.
Dengan begitu,penurunan harga pokok dapat langsung dirasakan oleh masyarakat kecil juga standar gizi yang dijanjikan kepada anak-anak tetap bisa terpenuhi, dan dapur SPPG tidak lagi menjadi pihak yang paling terdampak.
2. Intervensi Pasar yang Ramah: Ujang menyarankan agar pemerintah daerah dan pusat lebih giat melakukan operasi pasar murah, memperpendek rantai distribusi dari petani atau produsen langsung ke dapur-dapur MBG dan pasar rakyat. Ini bisa menjadi solusi jitu untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas.
3. Sinergi Pengawasan Harga: DPW KPK Tipikor Jabar mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan aparat terkait, untuk bersama-sama mengawal distribusi bahan pokok. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada permainan harga di tingkat distributor yang menambah beban di saat sulit.
“Kami tetap mendukung penuh program MBG. Hanya saja, kita tidak bisa menutup mata bahwa harga yang melonjak ini adalah kenyataan yang harus diselesaikan bersama. Pemerintah punya kewenangan dan sumber daya untuk menjadi penyeimbang. Kami percaya, dengan komunikasi yang baik dan langkah cepat, dampak ini bisa diringankan. Jangan sampai program bagus ini justru kehilangan esensinya karena persoalan yang sebenarnya bisa diintervensi,” pungkas Ujang.
Masyarakat menaruh harapan besar agar saran-saran ini dapat diterima sebagai masukan positif. Bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk menjaga agar perut rakyat kecil dan piring bergizi anak-anak sekolah tetap terjamin di tengah badai ekonomi global.
Reporter: Junaedi/Tisna
