KARAWANG – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi fokus utama dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di aula kecamatan jayakerta, bagi pengelola BUMDes di Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan rencana kerja Kementerian Desa PDTT tahun 2026 dengan target utama memperkuat kinerja ekonomi desa melalui evaluasi dan klasifikasi BUMDes.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang mewakili Kemendes PDTT, Haris Hakim Priyanto mengatakan, pemeringkatan BUMDes akan menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pengelolaan usaha desa sepanjang tahun 2025.
“Yang diukur itu kinerja BUMDes selama tahun 2025. Nanti pengukurannya dilakukan tahun 2026, termasuk bagaimana program ketahanan pangan dijalankan oleh desa,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Dalam program tersebut, setiap BUMDes diwajibkan melakukan input data dan melengkapi dokumen administrasi melalui aplikasi resmi Kemendes. Salah satu dokumen utama yang menjadi penilaian ialah laporan keuangan BUMDes.
Menurut Haris, target yang diberikan Kemendes kepada Kabupaten Karawang cukup besar. Dari total 297 BUMDes yang ada, sedikitnya 150 BUMDes ditargetkan dapat mengikuti proses pemeringkatan tahun ini.
“Minimal 150 BUMDes bisa login dan mengetahui peringkatnya, apakah masih perintis, pemula, berkembang, atau sudah maju,” katanya.
Bimtek di Kecamatan Jayakerta sendiri diikuti seluruh BUMDes dari delapan desa yang ada di wilayah tersebut. Selain pendamping desa, kegiatan juga dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dari bidang pengelolaan keuangan desa.
Haris menegaskan, pemeringkatan bukan sekedar administrasi, tetapi menjadi langkah penting untuk mendorong desa lebih mandiri secara ekonomi.
Ia berharap ke depan BUMDes di Karawang mampu berkembang seperti sejumlah BUMDes sukses di daerah lain yang telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Harapan utamanya tentu desa maju dan masyarakat desa sejahtera. Kalau BUMDes maju, pendapatannya bisa berdampak langsung ke masyarakat. Sudah banyak contohnya di Bali, Klaten, sampai Boyolali, bahkan ada warga yang bisa mendapat THR dari hasil keuntungan BUMDes yang masuk ke PAD desa,” ungkapnya.
Reporter: Boleng
