Keterangan Poto : kerumunan warga pada saat pengambilan kartu BPNT dikantor Camat Banyusari.
Karawang, (HK) – Pembagian kartu bantuan pangan non tunai (BPNT) susulan dari Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan diaula kantor Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang menimbulkan kerumunan, Senin (20/09/2021).
Kartu bantuan sosial yang ditujukan bagi warga terdampak Covid-19 ini untuk 1800 keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di 12 desa diwilayah tersebut.
Dalam penyaluran, pihak bank yang ditunjuk membagikan kartu BPNT kepada warga. Kegiatan tersebut dibantu oleh tenaga kerja sukarela kecamatan (TKSK) Banyusari, juga pekerja sosial masyarakat (PSM) dari masing-masing desa.
Namun sangat disayangkan, dalam penyalurannya justru memicu kerumunan warga. Hal ini disebabkan, warga yang datang tidak mengantre secara tertib. Sementara, keberadaan dan peran petugas yang berada di lokasi sangat minim. Padahal, pengawasan guna mengatur warga saat hendak mengambil kartu bantuan sosial ini sangat diperlukan.
Warga pun menyayangkan sistem pembagian kartu BPNT yang memicu kerumunan oleh penyelenggara tersebut.
“Harusnya dilaksanakan diluar gedung kecamatan. Agar tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak, harus dicari solusi. Karena hal ini bagian dari Prokes,” ujar Irwan warga sekitar.
Sementara yang terlihat dilapangan minim sekali Prokes, seperti tidak tersedianya alat cuci tangan, handsanitizer, dan alat pengukur suhu badan.
“Yang ada malah berdesakan, sebagian warga tidak pakai masker, tidak ada jaga jarak. Ini masih kondisi pandemi, jangan sampai timbul klaster baru,” kata Irwan.
Sementara pemerintah tidak bosan menggemborkan untuk selalu jaga protokol kesehatan (Prokes), patuhi 5 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
“Pada kegiatan ini minim sekali Prokes . Satgas Covid-19 Kecamatan Banyusari harus menegur pihak pelaksana, jangan dibiarkan, rentan penyebaran virus Corona yang mematikan,” ucap Irwan.
Penyaluran bansos oleh pemerintah terus dilakukan. Namun, perlu menjadi perhatian terkait proses pelaksanaannya, karena kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penularan Covid-19.
(Bolenk IJB/Red)
Komentar