Cegah Terjadinya TPPO Kanit Reskrim Polsek Banyusari Kunjungi Kantor Pertanian
KARAWANG II Menindak lanjuti Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi : proses, cara dan tujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Jajaran Polsek Banyusari Polres Karawang Polda Jawa Barat dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kanit Reskrim Aipda H.Sarin Burhanudin bersama Bripka Satim melaksanakan Kegiatan sosialisasi
pencegahan TPPO dengan menyambangi kantor UPTD Pertanian Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang.
“Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan menambah pengetahuan dan pemahaman bagi perangkat desa, maupun masyarakat Desa Gempol,” ucap Kanit Reskrim Aipda H.Sarin, Selasa 18 Juli 2023.
Lanjut anggota, Tindak Pidana Perdagangan Orang Prosesnya dengan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan seseorang, kemudian caranya bias dengan Ancaman, Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, Penjeratan utang.
“Adapun Tujuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Eksploitasi seksual, Eksploitasi tenaga kerja (TKW), Perdagangan Organ tubuh, Pornografi, Pedofil, Adopsi Ilegal, Anak Jalanan (mengemis), dan juga Pengedar Narkoba,” pungkas nya.
Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono melalui Kapolsek Banyusari Ipda Budi Santoso mengatakan, bahwa kelompok korban terbanyak adalah perempuan dewasa dan anak-anak, penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa dari :
Sisi korban TPPO, Sisi Keluarga, Aparat pemerintah, Sisi Masyarakat atau dari agen /perusahaan perekrut, seperti halnya perekrutan tenaga kerja Indonesia.
Sementara pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan Pendataan warga desa/kelurahan yang merantau keluar negeri dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO dan Pelaku TPPO dapat Keluarga/Orang Terdekat, Oknum Aparat, Perusahaan Tenaga Kerja, Agen atau calo.
“Kami dari Polsek Banyusari menghimbau kepada Aparat Desa agar mendata Warga sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) harus Sesuai prosedur sesuai mekanisme yang benar dan perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja sudah mengantongi ijin dari Pemerintah.” singkat Kapolsek Budi Santoso, Kamis 13 Juli 2023.
Polres Karawang _ AKBP Wirdhanto Hadicaksono.
Berita Terkait
Komentar