Sumatera Utara, Mandailing Natal – Salah satu aktifis dari pemuda wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Lukmanul Hakim Nasution mengapresiasi kinerja Bupati Madina dalam program 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Madina. Salah satu diantaranya tindaklanjut Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang sedang marak di bumi Gordang Sambilan ini.
Ketika salah satu seorang Pers Meminta tanggapan Lukmanul Hakim selaku aktifis Madina diantaranya dia mengatakan “Surat edaran Bupati kepada seluruh camat yang berwilayah di titik PETI tersebut, Lukmanul Hakim menilai bahwasanya Bupati dan Wakil Bupati mengeluarkan surat edaran tersebut hanyalah sebagai ceremony-al saja Tanpa tindakan tegas.
Seharusnya bupati dan wakil bupati menyurati Polres Madina agar dapat ditindaklanjuti para mafia tambang karena sama-sama kita ketahui aktifitas PETI tersebut melawan hukum, maka dari itu Lukmanul Hakim mengatakan ini adalah tugas dan tanggung jawab Polisi selaku Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
Lukmanul hakim berkata juga bahwasanya “Bukan hanya bupati dan wakil bupati yang bertanggung jawab” dalam menjaga kekayaan alam tetapi kita juga selaku Masyarakat Kabupaten Madina.
Dalam informasi yang saya dapatkan DPRD Madina sudah 14 kali mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati dan wakil Bupati sebelumnya supaya titik lokasi pertambang tersebut dapat dijadikan sebagai WPR/WIUP/IPR/ sehingga masyarakat Madina dapat menikmati kekayaan alam tanpa ada rasa kekhawatiran.
Dengan diterbitkannya Perda mengenai pertambangan peti di madina dapat melindungi masyarakat Madina yang menggantungkan hidup dilokasi pertambangan tersebut.
Terakhir, Lukmanul Hakim selaku aktifis Madina sangat berharap kepada bupati dan wakil bupati begitu juga Penegak Hukum kabupaten Mandailing Natal segera mendengar hati kecil masyarakat yang berada di wilayah pertambangan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
