Anggaran Belum Cair Proyek Bilboard Sudah Dikerjakan, Pihak Kecamatan Diam-diam Bae
Karawang, (HK) – Pemprov Jabar tahun 2021 melalui anggaran Bantuan Gubernur (Bangub) atau bantuan provinsi (Banprov) memberikan dana untuk pembuatan papan reklame/Billboard di setiap desa di Jabar.
Yang nantinya billboard tersebut digunakan sebagai alat yang multifungsi, seperti untuk menginformasikan program-program provinsi, pemerintahan desa, atau untuk promosi produk-produk desa.
Pemerintah Desa diseluruh Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang mendapat anggaran sebesar Rp 17,5 Juta untuk melakukan pengadaan billboard yang berfungsi sebagai media informasi publik tersebut.
Ironis, pembangunan papan reklame atau bilboard tersebut sudah banyak dikerjakan, padahal anggaran untuk pembuatan bilboard yang bersumber dari dana Bantuan Gubernur tersebut belum cair.
Seperti halnya desa-desa yang ada di Kecamatan Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, juga Kecamatan Banyusari dilihat dari hasil pekerjaannya penggunaan material bilboard tersebut sama rata, diduga pekerjaan dipihak ketigakan.
Bila hal itu benar, maka disinyalir ada pengkondisian yang disepakati bersama.
Dalam hal ini pihak media mengingatkan agar pemerintah desa tidak asal-asalan pada saat membuat Bilboard tersebut.
Dengan pagu anggaran billboard sebesar 17.5 juta rupiah bahan besinya harus yang berkualitas tidak mudah berkarat agar bertahan lama tidak asal jadi.
Dari informasi yang berhasil dihimpun media, tiang Billboard harus menggunakan besi Galvanis hal ini supaya tidak cepat keropos, panel menggunakan besi holo dengan ketebalan 3 cm, dan plat alumunium dengan ketebalan 0,6 mm. Dengan ukuran Billboard 3 X 4 meter serta panjang tiang sekitar 8 meter dengan diameter 6 cm.
Pekerjaan Billboard milik Desa – desa yang ada di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan. dan juga Kecamatan Banyusari, terlihat sudah selesai dikerjakan dan terpasang persis depan kantor desanya masing-masing.
Namun pekerjaan Billboard tersebut diduga tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan DPMD Provisi Jawa Barat.
Seperti yang terlihat dalam Poto penggunaan besi panel tidak menggunakan besi holo dengan ketebalan 3 cm, malah menggunakan besi L.
Untuk itu media meminta kepada pihak kecamatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) program tersebut harus bersikap transparan, dan netral sesuai tufoksi jangan ditutup-tutupi.
(Bolenk/red)
Berita Terkait
Komentar