Polda Sumut Membenarkan Kadisdik Madina Sedang Diperiksa

Kamis, 4 Januari 2024 - 21:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi. (ist)

Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi. (ist)

Sumatera Utara, Mandailing Natal – Informasi mulai beredar dikalangan masyarakat bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Mandailing Natal (Madina) Dollar Hafriyanto Siregar telah diamankan dan diperiksa oleh Direktorat Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terkait dugaan dan manipulasi pemenang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023.

Informasi ini dibenarkan oleh Kabid Humas Poldasu, Kombes Hadi Wahyudi saat dihubungi Harian Kriminal melalui WhatsApp, Kamis (4/1/2024) malam. Namun tidak merinci berapa yang diamankan.

“Benar dalam penyelidikan,” jawab Kombes Hadi Wahyudi.

Dikutip dari metrodaily.jawapos.com pada Kamis (4/1/2024), Dollar disebut diamankan personil Dirkrimsus Poldasu, Rabu (3/1/2024) malam di satu lokasi di Panyabungan, Kabupaten Madina. Selain Dollar itu, ada sekitar 5 pejabat Dinas Pendidikan yang turut diperiksa atau diamankan terkait dugaan suap penerimaan guru PPPK dan tenaga teknis di Pemkab Madina.

Sementara hari ini, lantunan sholawat bergema ditengah-tengah para PPPK yang kembali menuntut keadilan di depan Kantor Bupati Madina, Kamis (4/1/2024).

Dalam aksi itu mereka menuntut Bupati Madina HM. Ja’far Sukhairi Nasution segera mengeksekusi tiga poin rekomendasi DPRD Madina terkait menyikapi kisruh rekrutmen PPPK paska kelulusannya diumumkan oleh Pemkab Madina.

Di dalam point Rekomendasi DPRD Madina diketahui meminta kepada saudara (Bupati Madina) untuk membatalkan nilai SKTT agar dikembalikan ke nilai CAT BKN. Seterusnya mengevaluasi hasil seleksi ujian PPPK guru tahun 2023 dan apabila ada peserta yang maladministrasi agar didiskualifikasi.

Terjadinya kekisruhan akibat ketidak profesionalan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM, oleh karena itu agar dicopot dari jabatannya paling lama tujuh (7) hari semenjak rekomendasi dikeluarkan.

Salah satu pendemo, Damri Simatupang menyampaikan dia dan rekan-rekannya akan terus berjuang sehingga penilaian SKTT dibatalkan.

“Kami akan terus berjuang sampai nilai SKTT pada seleksi P3K tahun 2023 ini dibatalkan,” ucapanya dihadapan sejumlah awak media.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jelang Malam Takbiran dan Solat Idul Adha Polsek Caringin Polres Garut Intensifkan Pengamanan
Lembaga DPW KPK Tipikor jabar Sesalkan Mandeknya Pelayanan Publik di Kelurahan Nagrikidul Terkait Administrasi Hak Waris
Jalan Penghubung Tiga Desa di Plered Berlubang dan Tergenang Air, Warga Harap Perhatian Serius Pemkab Purwakarta
Ahmad Ripai Pimpin HMI-MPO Cabang Madina Periode 2026-2027
Kantor Desa Kemiri Jayakerta Kehilangan Perlengkapan, Pemerintah Desa Aktifkan Piket
Bimtek BUMDes Jayakerta Dorong Transparansi Keuangan dan Ketahanan Pangan Desa
Kades Jomin Timur Karawang Wandi: Buruh Adalah Pilar Pembangunan Bangsa
Haul Akbar Ke-51 Mama Sempur: Rangkaian Acara Dimulai 26 April, Plered Bersiap Sambut Ribuan Jamaah
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:37 WIB

Jelang Malam Takbiran dan Solat Idul Adha Polsek Caringin Polres Garut Intensifkan Pengamanan

Jumat, 22 Mei 2026 - 08:49 WIB

Lembaga DPW KPK Tipikor jabar Sesalkan Mandeknya Pelayanan Publik di Kelurahan Nagrikidul Terkait Administrasi Hak Waris

Sabtu, 16 Mei 2026 - 17:40 WIB

Jalan Penghubung Tiga Desa di Plered Berlubang dan Tergenang Air, Warga Harap Perhatian Serius Pemkab Purwakarta

Kamis, 14 Mei 2026 - 21:33 WIB

Ahmad Ripai Pimpin HMI-MPO Cabang Madina Periode 2026-2027

Kamis, 14 Mei 2026 - 06:46 WIB

Kantor Desa Kemiri Jayakerta Kehilangan Perlengkapan, Pemerintah Desa Aktifkan Piket

Berita Terbaru

Hukum

Satres Narkoba Komitmen Sikat Peredaran Narkoba Di THM

Selasa, 2 Jun 2026 - 18:17 WIB