Diduga Kebocoran Anggaran Capai Puluhan Miliar di Purwakarta, BPK Soroti DPUTR hingga DLH
PURWAKARTA — Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 yang diraih Pemkab Purwakarta untuk LKPD 2025 ternyata menyimpan catatan serius.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah beredar dan menjadi perhatian publik, sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Purwakarta diduga mengalami penyimpangan dan kebocoran anggaran dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Sorotan utama jatuh pada Dinas PUTR, di mana tujuh paket proyek jalan senilai Rp37,6 miliar diduga mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp2,18 miliar. Dari jumlah itu, sisa Rp1,44 miliar dikabarkan masih belum dikembalikan oleh empat perusahaan pelaksana, dengan CV. CJ disebut sebagai penahan terbesar, yakni sekitar Rp946 juta.
Selain proyek jalan, temuan serupa juga menyentuh sejumlah instansi lain: Sekretariat DPRD diduga memiliki belanja perjalanan dinas tanpa bukti sah; Dinas Pendidikan disebut mengalami ketidak sesuaian penggunaan Dana BOS di sejumlah sekolah; sementara Dinas Lingkungan Hidup menjadi catatan paling berat, dengan dugaan kerugian negara lebih dari Rp3,6 miliar — termasuk dugaan rekayasa kupon solar dan hilangnya puluhan unit kendaraan dinas.
Awak media berupaya akan melakukan jalur konfirmasi resmi ke BPK Perwakilan Jawa Barat dan Pemkab Purwakarta untuk memperoleh salinan resmi hasil pemeriksaan, sekaligus memberi ruang klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam temuan tersebut.
Pemberitaan ini akan diperbarui sesuai hasil konfirmasi.
. Junaedi/Isep
Berita Terkait
Komentar