Mandailing Natal (HK) _ Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) beralasan “tidak ada anggaran“untuk membantu keberangkatan Kontingen Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN) Madina justru membuat sejarah. Tanpa sepeserpun bantuan dari Pemkab, tanpa bantuan korporasi, mereka pulang membawa 17 medali dan berada di podium 3 besar se Sumatera Utara
Prestasi ini bukan hadiah dari Pemkab. Ini murni keringat masyarakat, doa guru-guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan keikhlasan orang tua santri.
”Sampai hari ini kita sudah pulang ke Madina. Ini murni dukungan dari masyarakat Madina dan doa dari masyarakat Madina dan guru-guru MDT. Alhamdulillah kita meraih 17 medali dan Nomor 3 besar se Sumatera Utara,” ungkap M. Daud Lubis Ketua Umum FKDT Madina dengan mata berkaca-kaca.
DAN INI YANG PALING MENYAKITKAN:
Kontingen yang mengharumkan nama Madina di kancah Provinsi ini ternyata sudah mengemis-ngemis ke Pemkab. Mereka sudah audiensi ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda, hingga Kabag Kesra. Jawabannya sama: TIDAK ADA ANGGARAN. ZONK!
”Tahun-tahun yang lewat Kabag Kesra selalu buat anggaran kita setiap tahun. Kita sudah pernah ke Nasional 4 kali – Jatim, Bangka Belitung, Jabar, dan Palembang. Bahkan pernah meraih Harapan Satu Nasional di Jatim pidato Bahasa Indonesia dan Medali Emas Murottal Wal Imla di Bangka Belitung. Tapi tahun ini sama sekali tidak ada solusi. Kita hanya diarahkan ke SMGP, itupun tidak ada hasil,” tegasnya.
Ironis. Daerah lain memanjakan atletnya dengan bonus dan pelepasan resmi, Madina justru membiarkan duta agamanya berjuang dengan modal patungan masyarakat.
Keberangkatan Kontingen Porsadin ke tingkat Provinsi ini dibantu oleh Partai Golkar Madina dan PT. ALS, serta para Donatur.
”Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua DPD Partai Golkar Madina H. Aswin Parinduri, Direktur PT ALS, H. Chandra Lubis, para guru MDTA, pengurus FKDT Madina, orang tua peserta, serta para donatur lainnya yang telah memberikan dukungannya,” Pungkas Daud.
Di satu sisi, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Madina tercatat di LKPP menganggarkan *dana makan dan minum rapat hingga miliaran rupiah* untuk tahun 2026. Alasannya klise untuk rapat, koordinasi keagamaan, dan kegiatan seremonial.
(MS)
Berita Terkait
Komentar