Sumatera Utara, Mandailing Natal – Kegiatan Re-Akreditasi di 26 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai berjalan di bulan September hingga Desember 2023. Ditargetkan bulan ini ada 8 puskesmas yang sudah terakreditasi diantaranya, Puskesmas Kotanopan, Panyabungan Jae, Ulu Pungkut, Gunung Tua, Sibanggor Jae, Kayu Laut, Siabu dan Puskesmas Sihepeng. Demikian dikatakan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Madina, dr. M. Faisal Situmorang kepada hariankriminalgroup saat ditemui diruang kerjanya, Jum’at (8/9/2023) sore.
Untuk mendapatkan status Puskesmas akreditasi, semua persyaratan telah disiapkan baik sarana maupun pelayanan yang termasuk dalam elemen penilaian. Sebagai informasi, ada empat tingkatan akreditasi puskesmas, yakni strata dasar, madya, utama dan yang paling tinggi paripurna.
“Selama ini, Alhamdulillah di Kabupaten Madina tidak ada puskesmas yang tidak terakreditasi. Namun statusnya ada yang dasar, madya dan utama. Belum ada yang paripurna,” kata dr. Faisal.
Dia menargetkan tahun ini ada 4 Puskesmas yang bisa meraih status paripurna, yaitu Puskesmas Siabu, Mompang, Panyabungan Jae dan Puskesmas Kotanopan.
Kegiatan lanjutan akreditasi ini dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada implementasi kebutuhan masyarakat, keselamatan pasien dan manajemen resiko.
Re-Akreditasi adalah kebutuhan dan pembuktian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas yang berorientasi kinerja, mutu, keselamatan dan kepuasan. Tujuan dilakukan survei oleh lembaga independen penyelenggara survei adalah menilai kepatuhan pelayanan UPTD Puskesmas dengan mengukur kesesuaian dan implementasi terhadap standar akreditasi.
“Imbasnya bila salah satu Puskesmas itu tidak terakreditasi yang dilaksanakan per 5 tahun ini. Kerjasama dengan BPJS bisa putus dan izin operasional bisa dicabut artinya ya tutup !. Hal ini yang ditakutkan berakibat merugikan masyarakat kita,” ungkap Kadis Kesehatan Madina ini.
Diterangkannya, Untuk kehadiran Tim Surveior berasal dari Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPAPKP) dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tim ini turun berbeda-beda orangnya ke Puskesmas, biasanya berjumlah dua orang, satu sebagai ketua tim dan satu lagi anggota. Mereka akan melakukan penilaian dari berbagai aspek selama tiga hari di Puskesmas tersebut.
“Seperti Kamis (7/9/2023) kemarin di UPTD Puskesmas Panyabungan Jae ada dua Tim Surveior yaitu ; dr. Retno Sari Dewi, M.Kes (ketua) dan dr. Zunaidah Hasanah Harahap, M.Kes.,Sp. KKLP (anggota) yang langsung disambut hangat dan meriah oleh ibu Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi,” terangnya.
Kadis Kesehatan ini juga menuturkan, Kedatangan tim surveior ini dari hari-hari sebelumnya tidak mengetahui siapa-siapa orangnya yang di tugaskan dari LPAPKP Kemenkes RI.
“Makanya jauh-jauh hari kami terus membina dan meninjau sudah sampai dimana kesiapan pelayanan UPTD Puskesmas selama ini serta bertemu tatap muka dengan masyarakat diwilayahnya. Karena penilaian yang sesungguhnya itu ada di mata warga kita,” tuturnya, Jum’at (8/9/2023).
Dari kunjungan tersebut, dr. Faisal Situmorang menjelaskan bahwa dia juga memantau program-program yang sedang berjalan di 26 Puskesmas sampai sejauh mana, kemudian memberikan saran, masukan dan dukungannya terhadap puskesmas yang dikunjungi khususnya kepada kepala puskesmas beserta staf sehingga kedepannya siap dan mampu menghadapi Re-Akreditasi.
Hal inilah yang harapkan Kadis Kesehatan Pemkab Madina ini supaya status akreditasi khususnya yang 8 Puskesmas di bulan September 2023 ini naik levelnya, dari madya jadi utama begitu juga utama menjadi paripurna.
“Terkait pengumuman hasil penilaian dari tim surveior beda dengan 5 tahun sebelumnya. Hasil penilaian re-akreditasi tahun ini lebih cepat untuk diketahui,” tambahnya.
Dia juga berharap kedepan tiap Puskesmas outputnya ini lebih besar dari sekedar mutu pelayanan dan hubungan lintas sektoralnya terus dipertahankan dengan baik.
“Dengan adanya survei akreditasi, pihak Puskesmas terus menjaga kerjasama lintas sektoralnya itu tetap baik. Karena penilaian tim surveior itu bukan di puskesmas saja mereka akan menilai bagaimana kerjasama dengan Forkopimcam dan observasi ke lapangan,” pungkasnya.
