Jakarta – Langkah untuk memperjuangkan Pelamar PPPK yang terdzolimi belum terhenti. Setelah sempat audiensi dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta, Jum’at lalu, Madina Care audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Dipimpin Founder Madina, Wadih Arrasyid audiensi sebelumnya dijadwalkan dengan Plt. Kepala Biro Humas BKN Nanang Subandi. Namun akhirnya diterima oleh Pejabat Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Subagyo yang didampingi oleh Subagyo didampingi Staf Pusat Pengelola Sistem Seleksi.
Dalam Audiensi kali ini sebut Wadih tidak banyak perbedaan dengan hasil audiensi sebelumnya.
“Dalam audiensi dengan BKN tidak banyak perbedaan, karena kami hanya melaporkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam rekrutmen PPPK, seperti SKTT yang jadi pintu suap, adanya Guru Siluman, serta adanya honorer dadakan,” ungkapnya.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini menyebutkan Audiensi berlangsung kurang lebib 2 jam ini karena pihak BKN tertarik dengan data yang dibawa.
“Tadi cukup lama karena pihak BKN sangat tertarik dengan data yang kita bawa, terutama mengenai Latar Belakang Guru Siluman dan Honorer Siluman yang kita sampaikan,” ungkapnya.
Dalam penyampaiannya kepada media, Wadih Alrasyid mengungkapkan bahwa kewenangan pembatalan SKTT adalah wewenang Bupati.
“Berdasarkan data-data dan tuntutan yang kami bawa, sama seperti sebelumnya keterangan dari Humas BKN bahwa kewenangan membatalkan SKTT ini sepenuhnya ditangan Bupati,” tambahnya.
“Tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa sampai hari ini Bupati masih berusaha mengulur waktu dan terus melempar bola. Ini akan menimbulkan kecurigaan masyarakat dan tentu kita boleh menduga-duga bahwa permasalahan ini asal mulanya karena perintah Bupati,” tutupnya
Adapun beberapa poin yang disimpulkan dari rapat tersebut diantaranya :
1. Hasil akhir seleksi PPPK dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam PermepanRB no 14 tahun 2023 pasal 3 dan pasal 38 ayat (1) dan (2).
2. Sesuai dengan Kepmendikbudristek no 298/M/2023 diktum E poin 6d Dasar Pembatalan adalah ketidaksesuaian (tidak objektif) pedoman pelaksanaan ujian, yakni ketidaksesuaian format yg diujikan dengan dokumen yang diminta panitia seleksi daerah di laman SSCASN sebagai dasar pengujian (dalam hal ini dokumen deskripsi diri) yang disertakan saat pendaftaran.
3. Bila demikian maka Panitia Seleksi Daerah telah melanggar prinsip seleksi pengadaan P3K sebagaimana diatur dalam PermepanRB no 14 tahun 2023 Pasal 3 (prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparansi, bersih dari parktik KKN dan tidak dipungut biaya.)
4. Karena SKTT adalah permohonan instansi terkait dalam hal ini Pemkab Mandailing Natal, maka pembatalan hasil SKTT adalah kewenangan PPK (Pejabat Pengawas Kepegawaian) yakni Bupati Mandailing Natal sendiri.
5. Mengingat pengisian DRH yang saat ini berlangsung, sebaiknya Bupati Mandailing Natal segera mengirimkan *Surat Pembatalan SKTT* yang ditujukan Kepada Menteri PANRB dan tembusan kepada Panitia Seleksi Nasional (BKN), dan Kemdikbud RI.
Komentar