Ket.Gambar : Kakan BPN Saat Menyerahkan Plakat Kepada Ketua PWI Labuhanbatu
LABUHANBATU – Langkah besar demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, edukatif, dan berbasis data akurat, resmi diwujudkan. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menjalin kerja sama strategis dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Labuhanbatu melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Aula Kantor BPN, Jalan Abdul Hakim No. 3, Padang Matingi, Kecamatan Rantau Utara, Kamis (9/7/2026).
Kerja sama ini menitikberatkan peran vital media dalam mendukung kebijakan pelayanan publik, peningkatan kualitas data layanan elektronik, serta fungsi pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, S.H., beserta jajaran, serta Ketua PWI Labuhanbatu, Erni Manja Hasibuan, S.E.M,M, lengkap dengan para pengurus.
Kepala BPN Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo S.H., menyambut hangat kehadiran PWI sebagai organisasi pers tertua dan paling dipercaya di Indonesia. Ia menegaskan, keberadaan media massa bukan sekadar penyampai berita, melainkan mitra yang sangat dibutuhkan untuk menjembatani lembaga dan masyarakat luas.
Menurut Khalid, cakupan pelayanan BPN sangat luas, mulai dari survei dan pemetaan, penetapan hak, pendaftaran tanah, penataan, hingga penanganan sengketa. Tanpa informasi yang jelas dan tepat, sering kali masyarakat mengalami kesulitan atau kesalahpahaman dalam mengurus hak pertanahannya. Di sinilah peran strategis media dibutuhkan.
“Media berperan besar membantu kami mensosialisasikan perubahan sistem, seperti peralihan dari sertifikat manual menjadi sertifikat elektronik. Banyak masyarakat yang khawatir atau bingung dengan perubahan ini, padahal tujuannya untuk keamanan dan kemudahan mereka ke depannya. Melalui PWI, kami ingin pemahaman ini sampai ke seluruh lapisan warga,” ujar Khalid.
Ia juga menyinggung perubahan aturan penting yang sering menjadi kendala, salah satunya terkait pengurusan sertifikat tanah untuk rumah ibadah. Jika dulunya tanah wakaf hanya dicatat atas nama wakaf, kini aturan mewajibkan penyertaan nama nazir atau pengurus masjid dalam dokumen. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
“Ini contoh nyata betapa pentingnya sosialisasi. Kami berharap PWI terus menyampaikan informasi prosedur, persyaratan, hingga perubahan regulasi yang berlaku. Kedekatan dengan masyarakat adalah kunci pelayanan kami, dan media adalah jembatan utamanya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Labuhanbatu, Erni Manja Hasibuan, menyambut baik kerja sama ini sebagai momentum bersejarah. Ia menegaskan, pihaknya siap menjadi mitra yang konstruktif, sekaligus menjaga prinsip transparansi dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan masyarakat terkait pelayanan pertanahan.
“Bagi kami, kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen membangun Labuhanbatu lebih baik. Kami siap mendukung penuh upaya peningkatan kualitas data elektronik dan pelayanan prima. Di sisi lain, kami juga akan menjadi corong aspirasi, agar setiap kendala atau keluhan warga bisa didengar dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh BPN,” ungkap Erni.
Acara diakhiri dengan penandatanganan dokumen MoU secara resmi dan penyerahan plakat kenang-kenangan sebagai tanda diresmikannya PWI Labuhanbatu sebagai mitra kerja strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan pelayanan yang lebih bersih, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Labuhanbatu.(DR)
Berita Terkait
Komentar